Pesan Perjuangan 3 Pahlawan Nasional Warnai Upacara Bendera 10 November di Undana
10/11/2017
article thumbnail

Jumat 10 November 2017 pukul 07.30, Universitas Nusa Cendana (Undana) memperingati 10 November sebagai hari pahlawan nasional yang ke-72 melalui upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Rektor, Pro [ ... ]


Bahas Pembangunan Daerah Tertinggal
01/11/2017
article thumbnail

Bappenas Gelar Seminar Akhir EKPDBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia menggelar seminar akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) “Pembangunan Daerah Tertingga [ ... ]


Artikel Lainnya

Wujudkan Kedaulatan Pangan, Kembangkan Pertanian Lahan Kering,

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, maka pengembangan pertanian lahan kering di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diharapkan menjadi salah satu cara dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, khsusnya NTT. Sebab, pangan yang dihasilkan melalui pertanian lahan kering dianggap dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat NTT. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan hak bagi masyarakat, melalui kebijakan dalam menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Demikian sari pendapat empat narasumber utama yakni Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si.,Ph. D (Rektor Undana), Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI), Dr. Ir. Nurul Khumaida, M.Sc (Staf Pengajar Institut Pertanian Bogor) dan Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec (Ketua Umum Pengurus Pusat PERHEPI) ketika membawakan materi dalam seminar nasional “Strategi Pengembangan Pertanian Lahan Kering untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan” dipandu langsung oleh Dekan Fakultas Pertanian Undana, Dr. Damianus Adar, M.Ec yang digelar di Aula Hotel T-Motre, Kamis (7/8).

Prof. Fred Benu dalam materinya tentang ‘Undana, Pengembangan Pendidikan LahanKering dan Ketahanan Pangan’ memaparkan, sejak tahun 1962 Undana telah menetapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) dalam bidang pertanian. Menurut dia, para pendiri Undana, konon, telah memiliki visi yang jauh kedepan dalam rangka memajukan Undana. Sejak memasuki tahun 2014, konsep PIP bergeser menjadi (pertanian) lahan kering kepulauan yang mencakup berbagai aspek, yakni Pertanian, Perikanan, Peternakan dan lain-lain. Menristekdikti mendorong agar setiap PTN memiliki keunggulannya masing-masing. Undana memiliki lahan kering kepulauan. Road map pengembangan universitas Undana tahun 2025 adalah menjadi universitas berorientasi global dengan berpijak pada keunggulan komparatif, lahan kering kepulauan. Ia memaparkan, upaya membangun daya saing global pada tiga bidang, yaitu pendidikan peneilitian dan pengabdian pada masyarkat sedapat mungkin didasarkan pada keunggulan komparatif lahan kering kepulauan. Menurut Benu, sudah saatnya masyarakat NTT mengubah mindset dari menanam untuk konsumsi setiap hari ke menanam untuk dijual di pasar. “Jika konstruksi sosial budaya kita belum berubah, maka masyarakat belum bisa menerima tantangan untuk menjual produk pertanian lahan kering, selain untuk dikonsumsi setiap hari,” sebut Prof. Fred Benu.

Ia menyebut, pangan NTT yang tak kalah nilai gizi adalah jagung, aneka kacang, umbi, ikan, kelor, labu, bahkan putak dan lainnya memiliki nilai gizi yang bermanfaat bagi masyarakat lahan kering kepulauan. Ia memaparkan, tak hanya pertanian lahan kering, NTT juga memiliki masalah lain di berbagai aspek, seperti sosial, budaya ekonomi, kesehatan, hukum yang dapat dijadikan keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif pada skala nasional bahkan internasional.

Ir. Pending Dadih Permana, M. Ec dalam materinya ‘Kebijakan Strategis Pengembangan Pertanian untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional’ memaparkan tugas pemerintah adalah mengelaborasi hasil penelitian menjadi sebuah kebijakan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebut, negara harus menyiapkan kebutuhan material kepada masyarakat. Ia menyebut, kedaulatan pangan adalah kekuatan ketahanan pangan. Negara berkewajiban mewujudkan 3 pilar pangan, yaitu ketersediaaan pangan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi.

Ketersediaan pangan tersebut, paparnya, merupakan sumber karbohidrat yang cukup, aman, bermutu, bergizi, seimbang dari nasional sampai perseorangan. Keterjangkauannnya harus merata sepanjang waktu di seluruh wilayah berdasarkan daya beli. Dan pemenuhan dalam memanfaatkan sumber daya kelembagaan dan budaya lokal. Ia menyebut kedaulatan hak bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun semua komponen bangsa termasuk TNI. Ia menyesali, ada pihak-pihak yang menolak TNI dalam membantu masyarakat menuju kedaulatan pangan. “Ada sekitar 28 sektor yang dibantu TNI, mengapa pertanian saja yang dikritisi. Ada pihak yang mengatakan Indonesia tidak boleh swasembada,” jelasnya.

Dadih mengatakan, mindset sumber daya manusia (SDM) sejauh ini belum berubah menuju swasembada pangan. Pun demikian sasaran strategis pemerintah tahun 2015-2019 adalah akuntabilitas kinerja aparatur mulai dari regulasi, peningkatan kapasitas personal, pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi dan daging, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuni pasar ekspor dan substitusi impor, penyediaanbahanbaku bio-industri dan bio-energi dan peningkatan keluarga petani. Sasarannya adalah kesejahteraan petani. Beberapa komuditas Indonesia yang dihasilkan, diantaranya padi 78,10 juta ton, jagung 22, 40 ton, kedelai 1, 88 juta ton, gula 2,8 juta ton. Saat ini pemerintah Indonesia tengah fokus pada 7 komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, tebu/gula, daging, bawang merah dan cabai. 7 Komoditas ini pun dapat dikembangkan di NTT yang memiliki keunggulan komparatif lahan kering kepulauan. Meski demikian tantangan swasembada dan ketahanan pangan nasional yakni pertumbungan penduduk yang terus meingkat 1,5 persen dari sekitar 2, 55 juta jiwa penduduk Indonesia dengan tingkat konsumsi beras 124 kg per orang/tahun.

Dr. Ir. Nurul Khumaida dalam materinya tentang ‘Peningkatan Teknologi Produksi Tanaman Pangan Berbasis Lahan Kering untuk Kedaulatan Pangan’ mengemukakan pihaknya dengan beberapa peneliti telah melakukan penelitian ubi kayu pada tahun 2007 silam. Ubikayu, katanya, adalah salah satu tanaman lahan kering kepulauan yang belum dibudidayakan dalam jumlah banyak. NTT masuk urutan ke-5 daerah dengan Ibikayu terbanyak di Indonesia, setelah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dalam penelitiannya, Dr. Nurul fokus pada beberapa aspek penelitian, diantaranya adalah pengembangan verietas baru melalui induksi mutasi, evaluasi dan seleksi benih OP asal muatan-muatan generasi M1V4, penguatan pembibitan muatan-muatan ubi kayu stabi berbasis in vitro, pengembangan marka molekuler, aplikasi agroinovasi berbasis ubi kayu, pengembangan model penduga kandugan pati dengan NIR dan deseminasi awal invasi ubi kayu pada kelompok petani dan masyarakat. Penelitian tersebut telah menghasilkan publikasi, paten, inovasi dan komersiaslisasi. Ia mengatakan, Ubi kayu dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperlua industri pangan non-pangan, dengan karakter fisikokimia.

Mirisnya, Indonesia hingga saat ini masih mengimpor Ubikauyu dari negara tetangga sebagai bahan dasar pembuatan lem kertas. Padahal, Indonesia merupakan negara agraris dengan hujan tropis dan cahaya matahari yang cukup. “Apakah karena Ubi di beberapa daerah di NTT tidak masuk criteria industri pembuatan lem. Hal ini akan kita lakukan pendekatan breeding,” ungkapnya. Ia mengatakan, perlu melakukan diversifikasi pangan. Ia meminta Undana agar bisa membangun kerjasama dengan IPB dalam bidang pengembangan tanaman pangan lahan kering, salah satunya adalah ubikayu yang biasa disebut singkong atau casafa. Selain Ubikayu, Di NTT, daratan Flores bisa dikembangkan Sorgum. Ia mengatakan, Indonesia saat ini berada pada urutan dua impor gandum. Tahun 2014-2015 misalnya, impor gandung mencapai 7,47 juta ton dan pada tahun 215-2016 impor meningkat menjadi 8,1 juta ton. Dr. Nurul menjelaskan, isu strategis pengembangan Ubi kayu untuk mendukung industri di Indonesia yaitu: Program intensifikasi berkelanjutan, program ekstensifikasi, meningkatkan nilai tambah, penguatan kelembagaan petani, UMKM, UKM, penguatan kebijakan pemerintah dan sinergi dan implementasi Academician Business Government Community (ABGC).

Sementara Prof. Dr. Hermanto Siregar dalam materinya tentang ‘Kebijakan Makro Ekonomi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan menyebut kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat da yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Hal tersebut, ungkapnya, tertuang dalam Atyat 3 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, pasal 3 menyebut, “kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan,” katanya.

Menurut Hermanto Siregar, untuk memudahkan petani dalam mendapat pinjaman dari Bank, hingga kini belum ada sistem kredit cicil yang mengikuti pola tanam dan panen. Meski demikian di beberapa tempat terdapat Bank bagi usaha pertanian, sehingga ke depan, pemerintah bisa membuka Bank pengembangan pertanian, sehingga dapat membantu para petani untuk melakukan pinjaman. Kendati demikian, katanya, terdapat kebijakan yang diberikan pemerintah untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit menular, maupun perubahan iklim. Selain itu, tambah dia, pemerintah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan kerugian negara.

Usai pemaparan materi Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PERHEPI melantik pengurus PERHEPI NTT untuk periode lima tahun mendatang. Seminar Nasional Pertanian tersebut digelar dalam rangka memperingati Dies Natalis Undana ke-55 dan Faperta ke 35. Hadir pada kesempatan tersebut para dosen Faperta Undana, Mahasiswa, alumni serta para penyuluh pertanian Kabupaten Kupang. [refl/ovan/ds]